Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Huntulohulawa Melalui Pembentukan Regulasi dalam Mewujudkan Ketahanan Desa
DOI:
https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1232Keywords:
Desa Huntulohulawa, Pendapatan Desa, Peraturan DesaAbstract
Pendapatan asli desa yang belum dioptimalkan, bahkan belum memiliki dasar hukum berupa peraturan desa dalam pemanfaatan potensi desa menjadi salah satu persoalan perokonomian desa. Dalam kondisi saat ini, memang dibentuk Koperasi Desa merah Putih yang menjadi program pemerintah pusat. Namun demikian, hal tersebut juga belum mampu menjamin pendapatan asli desa meningkat serta memiliki kekuatan hukum dalam pemanfaatan potensi desa yang berbasis regulasi di desa. Persoalan ini kemudian melahirkan gagasan solusi yang dirangkaikan dalam bentuk pelaksanaan KKN Tematik dengan beberapa kegiatan, yakni: a. Pemetaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa; b. Penyusunan Draft Peraturan Desa Tentang Pendapatan Asli Desa; c. Penyuluhan Hukum tentang Pemanfaatan Potensi Desa.Program yang direncanakan pada dasarnya berjalan dengan baik dan lancar. Penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa mengenai pentingnya dasar hukum dalam pengelolaan BUMDes serta kaitannya dengan Pendapatan Asli Desa. Sementara itu, proses penyusunan Peraturan Desa juga berjalan dengan melibatkan banyak pihak sehingga menghasilkan aturan yang sah dan dapat menjadi landasan kuat bagi BUMDes ke depan. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi regulasi, tata kelola desa, maupun dukungan terhadap potensi wisata dan pembangunan.
Downloads
References
Arief, S. A., & Gobel, R. T. S. (2022). Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa The Issue Of Village Communities Constitutional Rights On Supervision Of Village Head Election. Jurnal Konstitusi, 19(4), 865–885. Https://Doi.Org/10.31078/Jk1947
Hastuti, P. (2018). Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Yudisial, 11(1), 113. Https://Doi.Org/10.29123/Jy.V11i1.265
Haw, Widjaja. (2008). Otonomi Desa
Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada.
Khamdun, I., Sukomo, & Akbar, D. S. (2019). Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. Akuntapedia, 1(1), 112–126.
Lindawaty, D. S. (2012). Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina. Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional, 3(2), 243–271. Http://Ruslidjamik.Wordpress.
Ni’matul Huda. (2014). Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: Fh Uii Press.
Saleh, N., Muhammad, I., & Ibrahim, E. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Suka Maju. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis (Jimb, 12(1), 13–21. Https://Journals.Ubmg.Ac.Id/Index.Php/Jimb/Article/View/1628
Sapuhtra, W. S., Widyawati., Sholicah, N. (2025). Strategi Pengembangan Bumdesa Melalui Optimalisasi Lahan Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Di Desa Turi Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara, Volume. 2 Nomor. 4 Juli 2025
Waspada, S. S. I., & Maharani, A. E. P. (2019). Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Res Publica, 3(1), 45–51.
Widjaja, A. H. (2017). Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa. Jurnal Konstitusi, 14(2), 351. Https://Doi.Org/10.31078/Jk1426
Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Jurnal Politik, 1(2). Https://Doi.Org/10.7454/Jp.V1i2.21
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Abdul Hamid Tome, Apripari Apripari, Dindin S Nurwahyudin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.





